Blitar – Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Musyawarah PENA INTAN (Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, serta Kelompok Rentan Lainnya) Kabupaten Blitar Tahun 2025, dan Rembuk Stunting Tahun 2024.
Bupati Blitar Rini Syarifah menyampaikan bahwa pembangunan di Kabupaten Blitar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur. Dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025, Bupati menyampaikan lima prioritas pembangunan.Diantaranya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan percepatan pengentasan kemiskinan.
Pemkab Blitar juga fokus meningkatkan kapasitas SDM pelaku ekonomi dan penguatan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, meningkatkan produktivitas ekonomi lokal dan penguatan manajemen distribusi barang. Keempat, penguatan e-Government dan pelayanan publik. Dan kelima, pemantapan infrastruktur ekonomi serta daya dukung lingkungan hidup.
Dalam upaya mencapai visi tersebut, fokus pembangunan jangka panjang meliputi penyediaan layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, pemenuhan infrastruktur dasar, transformasi ekonomi, dan tata kelola yang baik.
“Saya tegaskan bahwa pembangunan di Kabupaten Blitar memiliki peran yang tak terpisahkan dari upaya pembangunan nasional dan juga provinsi Jawa Timur. Dan saya tegaskan pula, tema pembangunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025, yang berfokus pada “Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah”, merupakan tonggak penting dalam mengarahkan arah pembangunan ke depan,” ungkap Bupati Rini.
Selain itu, Bupati Rini menekankan komitmen inklusivitas dalam pembangunan, yang tercermin dalam penyelenggaraan Musyawarah PENA INTAN. Acara ini juga dirangkai dengan Rembuk Stunting Tahun 2024 sebagai respons terhadap perhatian dunia terhadap isu kesehatan stunting yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Bupati meminta peran lintas sektor dalam penanganan stunting, termasuk Dinas Pendidikan, PUPR, Ketahanan Pangan, dan Perikanan.
“Musyawarah PENA INTAN dan Rembuk Stunting Tahun 2024 ini merupakan wujud dan komitmen nyata terhadap inklusivitas pembangunan, yang harus melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat luas dan pemangku kepentingan. Saya mengapresiasi peran serta kontribusi dari berbagai lembaga dan badan usaha dalam upaya penanggulangan stunting dan kemiskinan di Kabupaten Blitar,” tegas orang nomor satu di Kabupaten Blitar.
Bupati Blitar menyampaikan apresiasi kepada lembaga non-profit dan badan usaha yang aktif dalam penanganan stunting dan kemiskinan di Kabupaten Blitar. Bupati berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut demi kemajuan Kabupaten Blitar. Bupati juga mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan, karena hanya dengan keterlibatan semua komponen masyarakatlah Kabupaten Blitar dapat mencapai tujuan.
“Saya mengajak seluruh pihak untuk terus berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan, dan menyuarakan harapannya agar semua langkah yang diambil dapat mengarah pada terwujudnya “Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera, Berlandaskan Akhlak Mulia Baldatun Toyyibatun Warobbun Ghofur”,” tutup Rini Syarifah.
